Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Masalah Pokok

1. Revitalisasi Sektor Pertanian dan kehutanan

Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB di Kabupaten Buru. Dalam lima tahun terakhir ini, Di samping sebagai penyumbang terbesar pada PDRB, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam hal penyerapan ankgatan kerja. Hal ini terjadi karena sektor industri olahan, tidak cukup berkembang. Sementara itu, sektor jasa yang berkembang lebih cepat, secara tradisional memang dikenal sebagai sektor yang tidak banyak menyerap angkatan kerja. Meskipun demikian, sektor pertanian di Kapubatan Buru menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Secara perlahan, terdapat penurunan sumbangan sektor pertanian kepada PDRB. Hal ini tidak lepas dari permasalahan- permasalahan yang dihadapinya.

Para petani, menghadapi turunnya kualitas kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, dan perubahan iklim yang tidak menentu. Para nelayan, menghadapi masalah dengan penurunan tangkapan ikan. Di pihak lain, para petani dan nelayan tidak mampu mendayagunakan hasil-hasil produksi agar memiliki nilai tambah. Sebagian besar, produk yang mereka hasilkan dijual begitu saja sebagai bahan mentah. Produk-produk pertanian itu belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-produk olahan, baik setengah jadi maupun jadi.

Tantangan terbesar untuk menjadikan Kabupaten Buru sebagai Lumbung Pangan di Maluku terutama beras, maka perlu dilakukan revitalisasi sektor pertanian. Melalui revitalisasi ini produksi beras akan meningkat dan Kabupaten Buru akan menjadi penyumbang terbesar kebutuhan beras di Maluku sehingga tidak perlu lagi harus diimpor dari luar daerah. Selain itu, revitalisasi juga berkaitan dengan upaya mengkaitkan (linkage) produk-produk pertanian dengan produk-produk industri olahan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan para petani. Pada akhirnya, kesejahteraan para petani juga akan mengalami peningkatan.

Sementara itu, di sub sektor perikanan dan peternakan yang sangat potensial akan terus dikembangkan untuk mendukung Buru sebagai kawasan Lumbung Pangan di Maluku. Salah satu komoditas sektor kehutanan yakni minyak kayu putih yang memiliki potensi bagi peningkatan perekonomian masyarakat untuk dikembangkan industry minyak atsiri dengan melakukan revitalisasi pengolahan dan peralatan industry minyak kayu putih sehingga diperloleh hasil yang berkalitas serta berdaya saing.

2. Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan kesehatan adalah dua isu yang paling dominan di dalam memberi sumbangan terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Manakala kualitas pendidikan dan kesehatan bagus, kualitas SDM akan sekaligus bagus. Oleh karena itu, dua hal ini menjadi bagian penting dari MDGs sebagaimana diprogramkan oleh PBB. Sehingga, negara-negara lain juga menaruh perhatian yang serius terhadap dua isu ini.

Di Kabupaten Buru, kualitas SDM masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), masih berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Maluku. Pada 2004, IPM di Buru adalah 66,0. Pada waktu yang sama, IPM Provinsi Maluku sudah 69,0. Pada 2009, realitasnya tidak jauh berbeda. IPM di Buru memang meningkat menjadi 68,89 tetapi IPM di Provinsi Maluku sudah mencapai 70.96.

SDM merupakan faktor utama dari pembangunan. Negara-negara yang memiliki pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lebih baik, serta memiliki tingkat kesejahteraan yang juga lebih baik, biasanya adalah negara-negara yang memiliki SDM yang berkualitas. Pada akhirnya, kualitas SDM menjadi salah satu factor penentu bagi kemampuan suatu negara atau daerah untuk menjadi negara atau daerah yang memiliki daya saing tinggi. Jepang dan sejumlah negara lainnya, tidak memiliki sumber daya alam yang memadai. Hanya saja mengingat negara-negara itu memiliki SDM yang berkualitas, mereka mampu menjadi negara yang maju. Karena memiliki kualitas SDM yang bagus, banyak negara maju telah menjadi negara yang jauh lebih kompetitif (competitive state) kalau dibandingkan negara-negara lain. Di Asia, di antara negara yang kompetitif adalah Jepang dan Singapura. Untuk meningkatkan kualitas SDM, masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan, harus diatasi. Di Kabupaten Buru, misalnya, angka buta huruf, masih lebih tinggi daripada angka buta huruf di Provinsi Maluku bahkan berada pada posisi ke dua Angka Melek Huruf terendah di Maluku setelah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Buru Tahun 2008 mencapai 96,84, meningkat pada tahun 2009 menjadi 97,45 dan tahun 2010 meningkat menjadi 97,83. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS di Kabupaten Buru Tahun 2009 untuk 7 – 12 Tahun (95,67%), 13-15 Tahun ( 90,02), 16 – 18 tahun (65,69) dan 19-24 Tahun (3,09). APS untuk kelompok umur 19-24 mencapai peringkat terendah kedua setelah Kabupaten Seram Bagian Barat yakni 2,95%, sementara Kota Ambon telah mencapai 45,29%. Ini berarti tingkat partsisipasi penduduk untuk melanjutkan ke perguruan tinggi masih sangat rendah.

Untuk meningkatkan pembangunan di sektor pendidikan, Kabupaten Buru dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi sekolah. Upaya demikian akan memungkinkan terjadi manakala terdapat pemerataan akses pendidikan ke berbagai penjuru wilayah. Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, para siswa akan lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi yang tidak melanjukan pendidikan, bisa lebih mudah terserap di lapangan kerja, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masalah peningkatan kualitas pendidikan ini juga terkait dengan berbagai jenis pendidikan yang ada di Kabupaten Buru. Peningkatan kualitas pendidikan, misalnya, tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Dengan demikian, peningkatkan akses dan kualitas pendidikan itu bisa berlangsung lebih menyeluruh.

Selain pendidikan, kesehatan juga masih menjadi isu penting. Derajat kesehatan penduduk yang meningkat merupakan salah satu cerminan dari tingginya kualitas SDM suatu bangsa. Hal inimenjadi penting sebab SDM merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak di dalam kandungan hingga akhir hayat. Oleh sebab itu, upaya untuk membangun kualitas SDM tetap menjadi perhatian penting dalam setiap program pembangunan pemerintah.

Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Terdapat kecenderungan, makin buruk kondisi suatu daerah, makin tinggi prevalensi gizi buruknya, terutama pada lapisan masyarakat miskin. Masalah gizi disamping merupakan masalah kemiskinan yang erat kaitannya dengan ketahanan pangan tingkat rumah tangga, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan serta perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat. Keadaan gizi masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan umur harapan hidup yang merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan pembangunan negara.

status gizi balita di Buru semakin membaik, hal ini ditandai dengan menurunnya persentase balita yang berstatus gizi buruk, yaitu 1.8 % pada tahun 2007 menjadi 1.20 % pada tahun 2010 dan balita berstatus gizi kurang dari 6.77 % tahun 2007 menjadi 6.44 % pada tahun 2010. Pada tahun 2007, persentase balita yang status gizinya lebih meningkat dari 5.47 persen menjadi 29.35 persen pada tahun 2010.

3. Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan isu yang sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Keduanya berkaitan dengan minimnya atau bahkan ketiadaan pendapatan untuk menopang hidup sehari-hari. Dua isu itu, dengan demikian, acapkali terkait satu sama lain. Pengangguran merupakan salah satu penyulut bagi lahirnya dan merebaknya angka kemiskinan. Karena itu, penangguran merupakan rintangan terbesar bagi upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan.Sebaliknya, kemiskinan juga menjadi salah satu pendorong lahirnya pengangguran. Kemiskinan merupakan penghalang seseorang untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ketiadaan pendidikan yang berkualitas merupakan sumber penting bagi pengangguran. Mengingat seseorang tidak memiliki kualitas SDM yang memadai, dia tidak bisa berkompetisi ketika harus bersaing di pasar kerja.

Dari data pertumbuhan jumlah penduduk, kepadatan penduduk, beban tanggungan penduduk non produktif, jumlah penduduk pencari kerja dan banyaknya penduduk migran, hal ini berpengaruh secara tidak langsung terhadap jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buru pada tahun 2009 sebanyak 17.477 atau 33, 02 % dari jumlah penduduk 51.393, turun menjadi 11,700 Jiwa atau 21, 83 % dari jumlah penduduk 53.671 pada tahun 2010. Dilihat dari proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, persentase penduduk miskin turun sebesar 6 %.

Di Kabupaten Buru, masalah kemiskinan dan pengangguran masih cukup mendominasi. Angka kemiskinan di Kabupaten Buru memang mengalami penurunan. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Buru apabila dirinci dari sisi tahapan Rumah tangga miskin adalah 2.887 jiwa atau 27,99 %, kategori sangat miskin 2.204 jiwa, 21, 37 %, kategori hampir miskin 833 atau 8.08 % dari jumlah penduduk pada tahun 2011 sebesar 73.666 jiwa. Penduduk yang terkatagori menganggur mencapai 1.089 orang. Memang, dilihat dari angka pengangguran terbuka, terdapat penurunan prosentase, yakni pada tahun 2010 mencapai 6%. Dalam situasi semacam itu, di antara tantangan besar bagi Kabupaten Buru di dalam meningkatkan kemakmuran rakyat adalah menekan angka kemiskinan dan pengangguran secara terus menerus.

4. Infrastruktur

Di antara prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah adanya modal infratruktur, khususnya infrastuktur fisik. Adanya infratsruktur fisik akan memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan efektif. Demikian pula proses distribusi, akan bisa dilakukan lebih efisien dan efektif. Karena itu, di negara atau daerah manapun, ketika terdapat percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infratruktur. Kondisi infrastruktur fisik di Kabupaten Buru tergolong masih belum memadai bagi berbagai kegiatan di dalam masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi.

Secara umum, sarana dan prasarana atau infrastruktur pembangunan di Kabupaten Buru masih sangat terbatas, sehingga belum menjadi faktor pendorong yang efektif dan efisien terhadap pembangunan ekonomi daerah. Untuk infrastruktur jalan raya, sampai akhir 2010, panjang jalan di daerah ini baru mencapai 903,49 kilometer di mana kondisi baik 313,76 Km, Kondisi rusak ringan/sedang 252,88 Km, dan Rusak Berat 336,85 Km.

Sebagai daerah yang memiliki potensi pertanian khususnya padi sawah, perlu didukung jaringan irigasi. Panjang jaringan irigasi primer 11.979 m, jaringan sekunder 101.672 m, jaringan tersier 113.790 m yang tersebar di kecamatan Air Buaya dan Kecamatan Waeapu.

5. Pertambangan dan Lingkungan Hidup

Suatu pembangunan akan bermakna lebih baik manakala memiliki keberlanjutan sustainability). Di antara faktor penting bagi adanya keberlanjutan adalah berkaitan dengan lingkungan.

Di Kabupaten Buru masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber alam. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan, misalnya, jelas sangat tergantung pada masalah lingkungan. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan.

Sumber-sumber energy dan sumber daya mineral, seperti Pertambangan Emas yang ditemukan pada beberapa lokasi di Kabupaten Buru harus mendapat perhatian serius dari pemerintah terkait dengan pengelolaan pertambangan rakyat yang tidak terkendali serta dapat mengancam kelestarian lingkungan. Jika lingkungan sudah tercemar dengan limbah bahan kimia pertambangan rakyat maka dipastikan akan berdampak pada lahan pertanian, pencemaran laut serta dalam jangka panjang dapat mengancam kesehatan penduduk setempat karena menkonsumsi air serta bahan pangan yang telah tercemari logam berat limbah pertambangan rakyat.

Karena itu, tantangan besar bagi Kabupaten Buru adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan untuk kelangsungan alam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh gerenasi berikutnya.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Berbagai perencanaan dan program pembangunan akan terlaksana secara baik manakala terdapat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Suatu pemerintahan dikelola secara baik manakala digunakan sejumlah prinsip, seperti adanya transparansi, keterbukaan, responsifitas, akuntabilitas, keadilan, efektifitas, efisiensi dan partisipasi.

Kinerja kelembagaan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel serta aparatur yang bersih dan berwibawa diperlukan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pelayanan publik, demi pemantapan sistem pengawasan yang menjamin birokrasi yang demokratis dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan baik (clean government and good governance). Seiring dengan upaya tersebut maka perlu dilakukan peningkatan manajemen aparatur pemerintahan menuju manajemen moderen pemerintahan yang meliputi 6 (enam) aspek, yaitu:

  1. Aspek Kelembagaan;
  2. Aspek Kepegawaian;
  3. Aspek Ketatalaksanaan;
  4. Aspek Pengawasan dan Akuntabilitas;
  5. Aspek Pelayanan Publik dan;
  6. Aspek Perubahan Paradigma Apartur.

Link Indonesia

Sapa Mendagri

Jumlah Pengunjung

Link Kab/Kota

Prop. Maluku

Link Berita Maluku

Admin Burukab.go.id
Azis Tomia
Faizal

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Video Profil Kab. Buru

Situs Bappeda Kab. Buru

LPSE Kab. Buru