Menariknya fenomena politik lokal saat ini adalah ketika adanya Otonomi Daearah. Hal ini seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan adanya Undang-undang tersebut telah menandakan terbukanya kran demokrasi yang merupakan buah dari gerakan reformasi yang telah digulirkan oleh para Mahasiswa, hal ini telah memberi peluang yang besar pada Pemerintah Daerah dan masyarakat didaerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah.

Perhelatan akbar Musyawarah Daerah III (Musda)  DPD Partai Golkar Kabupaten Buru 2010 digelar dan dibuka langsung oleh ketua DPD Partai Golkar Maluku Zeth Sahuburua, SH yang berlangsung di Mako kecamatan Waeapo. Pembukaan Musda DPD Partai Golkar kabupaten Buru yang direncanakan pagi hari menjadi sore hari akibat Bumi Bupolo yang diguyur hujan lebat sejak pagi hari, akan tetapi tidak menyurutkan semangat anggota Partai Golkar DPD Kabupaten Buru untuk mengikuti pembukaan Musda tersebut. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Zeth Sahuburua, SH tepat pukul 16.00 WIT tiba dilokasi acara pembukaan yang didampingi oleh Bupati Buru Drs. H.M Husnie Hentihu dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Buru Bung Ramly Umasugi, S.Pi, MM serta kader Partai Golkar dari DPD Partai Golkar Maluku yang disambut dengan tarian cakalele dengan guyuran hujan rintik-rintik.

Setelah dilantik beberapa tahun yang lalu kiprah ibu-ibu PKK Kabupaten Buru tentunya tidak diragukan lagi dalam berbagai kegiatan pembangunan maupun sosial yang menyentuh masyarakat desa. Bukan anek dot singkatan lagi, PKK seperti perempuan kesana-kemari akan tetapi PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) sudah mempunyai nama dikalangan masyarakat khususnya di pedasaan dalam memajukan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan pemberian penghargaan kepada 5 orang anggota penggerak PKK yang berkarya selama lebih kurang 15 tahun dalam berkiprah di organisasi PKK.