Hal tersebut dikemukakan oleh Bupati Buru Drs. H.M Husnie Hentihu pada acara penandatangan kerjasama (MoU) antara pemerintah daerah kabupaten Buru dengan perwakilan BPKP provinsi Maluku tentang pengembangan manajemen pemerintahan dan sosialisasi UU Nomor 60 tahun 2008 yang berlangsung di aula kantor Bupati Buru Selasa pagi (10/11/10). Dikatakan, pemerintah juga telah mengeluarkan UU nomor 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hal ini juga untuk memberi kepastian bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang lebih efektif dan efesien serta melaporkan keuangan negara secara handal dan mengamankan aset negara.

”Harus kita sadari bersama bahwa sistem pengendalian intern dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mepertimbangkan kompleksitas dan sifat dari fungsi instansi pemerintah tersebut. Selain itu SPIP diselenggarakan secara menyeluruh kepada pemerintah pusat maupun daerah yang unsurnya meliputi, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi dan pemantauan pengendalian intern”, jelas Hentihu.

Pada bagian lain Hentihu mengatakan, dengan penandatangan kersasama (MoU) antara pemerintah Kabupaten Buru dengan Perwakilan BPKP provinsi Maluku dalam pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). ”Hal tersebut mengingat tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh BPKP kiranya dapat melakukan transfer of knowledge pada sumber daya di pemerintah daerah, sehingga dengan penggunaan aplikasi SIMDA di daerah ini yang di mulai dari proses pengagaran hingga proses pembukuan dapat melakukan penglolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mandiri”, kata Bupati Buru.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatangan kerjasama (MoU) antara pemerintah Kabupaten Buru yang dilakukan oleh Bupati Buru Drs. H.M Husnie Hentihu dan dari BPKP oleh kepala perwakilan BPKP Provinsi Maluku.