Dalam dialog ini Wakil Bupati Buru Ramly Umasugi mengakui kalau pemerintah tidak akan menganak tirikan antara masyarakat adat dan warga ex transmigrasi seperti yang di wacanakan. ” Pemerintah Kabupaten Buru tidak pernah membedakan antara masyarakat adat dan masyarakat ex transmigrasi dari pulau Jawa yang sudah lama mendiami dataran Waeapo bahkan antara masyarakat adat dan warga ex transmigran sudah ada yang menikah dengan penduduk asli Buru. Ini membuktikan bahwa dengan keragaman yang ada di bumi Bupolo ini kita dapat bersatu serta hindarkan provokasi yang dihembuskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang tujuannya hanya ingin memecah belah hubungan antara masyarakat adat dan ex transmigran yang sudah harmonis selama ini, kata Ramly Umasugi.

Ditambahkan dalam memperhatikan ini pemerintah Kabupaten Buru terus berupaya dan melakukan pendekatan dengan sejumlah tokoh adat yang berada di kabupaten Buru serta lewat kunjungan-kunjungan kerja baik yang di lakukan oleh Bupati maupun Wakil Bupati Buru, akhirnya Pemerintah Daerah telah melakukan inventarisir semua kebutuhan masyarakat adat. ”Pemderintah sudah melakukan inventarisir kebutuhan masyarakat adat yang ada di Kabupaten Buru dan semuanya akan diperlakukan secara adil”, kata Wakil Bupati.

Perhatian yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Buru kepada masyarakat adat kata Ramly yakni berapa siswa yang berasal dari masyarakat adat yang sudah disekolahkan ke luar daerah termasuk ke Mojokerto untuk menjadi perawat kesehatan dan ini merupakan bukti nyata.

Lebih jauh Ramly Umasugi mengatakan, untuk tahun 2009 ini Pemerintah Kabupaten Buru sudah menganggarkan dana yang dikonsentrasikan pada dinas Pendidikan dan kebudayaan (Dinas P dan K) kabupaten Buru untuk membangun sedikitnya 10 unit sekolah yang lokasi pembangunannya sudah ditetapkan berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat adat yang berada di Buru. Dengan membangun sekolah di daerah-daerah yang terpencil yakni dikawasan masyarakat adat diharapkan dapat membantu masyarakat setempat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak, sehingga dengan tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, nantinya mampu untuk menciptakan SDM yang handal bagi masyarakat adat, tandas Ramly.