Potensi kehutanan yang dimiliki masih berpedoman pada data tahun 2008, hal ini karena instansi terkait yakni Dinas Kehutanan Kabupaten Buru belum memiliki ukuran tapal batas potensi kehutanan yang membagi hak dan kewenangan wilayah hutan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Buru (kabupaten induk) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan (pemekaran tahun 2008). Dengan demikian, data potensi kehutanan masih bersumber pada data tahun 2008 dengan persebaran hutan yang dimiliki seluas ± 833.061 Ha, mencakup; hutan produksi (HP/HPT/HPK) seluas ± 668.847,30 Ha (yang telah dikelola seluas ± 317.045 Ha), lahan perkebunan seluas ± 83.000 Ha dan hutan tanaman industri (belum terdata). Selain itu, terdapat lahan kritis seluas ± 272.246 Ha yang mencakup lahan kritis di dalam kawasan hutan ± 240.246 Ha di luar kawasan hutan seluas ± 32.000 Ha. Rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan pengembangan hutan rakyat dan hutan tanaman jati unggul, dimana kelompok tani diberdayakan guna meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Secara ekonomis kontribusi hutan rakyat jati unggul/super dalam jangka waktu tertentu dapat diuraikan sebagai berikut :

o        Jangka pendek               :  terciptanya lapangan kerja baru (proses penanaman dan pemeliharaan),

o        Jangka menengah          :  produksi kayu ukuran panjang (± 8 tahun),

o        Jangka panjang              :  waktu pendauran 15-20 thn ditebang habis dengan pola bagi hasil; pemda dan masyarakat.

Selain itu, terdapat potensi hutan alam jati seluas ± 2.000 Ha yang tersebar di kawasan hutan Desa Kayeli, Desa Masarete, Desa Waelapia, Desa Seith dan Desa Pela, yang menjadi hak ulayat masyarakat adat setempat. Data tabel berikut menjelaskan luas hutan, produksi dan keterkaitannya.